Di Sumatra, SEKALA bekerja untuk MCA-Indonesia bekerja sama dengan NIRAS untuk melakukan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, di bawah PMAP8 (Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif 8) di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Tambusai di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Bangko Pusako di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bandar Seikijang di Palalawan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu di Kabupaten Kampar, dan Kecamatan Sengingi Hilir dan Kuantan Hulu di Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau.
Di Sumatra Selatan, SEKALA bekerja dengan International Finance Corporation (IFC) untuk membantu perusahaan hutan tanaman (PT Musi Hutan Persada) dalam meningkatkan program keterlibatan masyarakat. Kegiatan ini meliputi analisis pemangku kepentingan dan penentuan rencana aksi dan strategi implementasi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan tanaman industri ini. Strategi ini diharapkan dapat membantu perusahaan mengurangi perambahan dan menangani klaim lahan dengan lebih baik. Masalah-masalah ini sangat memengaruhi kinerja dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi target penanamannya. SEKALA juga memberikan bantuan untuk meninjau dan meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari program perusahaan; membantu perusahaan untuk menerapkan manajemen hutan kolaboratif; dan memberikan pelatihan bagi staf perusahaan tentang manajemen konflik dan keterlibatan masyarakat.
SEKALA juga telah bekerja dengan beberapa pemangku kepentingan di Jambi untuk memberikan informasi dasar tentang REDD+, menyelenggarakan pelatihan GIS dan mengembangkan atlas hutan untuk provinsi ini. Kegiatan ini adalah bagian dari inisiatif hutan dan iklim SEKALA yang dilakukan dengan dukungan dari Climate and Land Use Alliance (CLUA). SEKALA juga telah mengumpulkan informasi dasar di tingkat kabupaten dan provinsi dan telah melaksanakan pelatihan SIG dan penginderaan jarak jauh untuk perwakilan masing-masing kabupaten bekerja sama dengan pemerintah provinsi Jambi. SEKALA juga mengumpulkan dan meningkatkan berbagai data spasial untuk melakukan analisis ancaman dinamis untuk provinsi Kalimantan Tengah, Papua dan Kalimantan Barat.